Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik melaksanakan rapat koordinasi forum kewaspadaan dini daerah (FKDD) pada tanggal 16 november 2021 yang bertempat di aula Kesbangpol kota palopo bersama Kasat Intelkam Polres Palopo, Pasi Intel Kodim 1430 Kota Palopo, Kasi Intel kejaksaan Negari Kota Palopo, dan Unit Intel Kodim 1430 Kota Palopo, Kasi Intel Kantor Imigrasi Kota Palopo, Bais TNI Kota Palopo, Posdabin Kota Palopo, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo, Kepala Dinas Satpol PP Palopo dan Para Staf Kesbangpol Kota Palopo.

Penyampaian sekaligus pembuka rapat tersebut yaitu Sekertaris badan Kesatuan bangsa dan Politik bahwa persoalan mancani tetap menjadi masalah yang krusial di Kota Palopo, belanja modal Bakesbangpol Kota Palopo di tahun 2022 diharapkan untuk pengadaan CCTV di mancani sebagai bahan insterumen pemantauan jika memungkinkan pengadaan satu (1) unit drone untuk pemantauan wilayah/ area rawan konflik, persoalan kelangkangan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga dikarenakan oleh ketersediaan stok BBM masih dengan asumsi ketika aktivitas sosial ekonomi melambat, dengan percepatan aktifitas sosek masyarakat ada indikasi BBM langka, perlu pengawasan agar tindakan spekulatif untuk mencari keuntungan seperti penimbunan dapat dihindari kemudian perlu diwaspadai penyebaran dan peredaran gelap narkoba saat ini berkembang modus penyebaran narkotika menggunakan modus tempel di tiang listrik dan dengan kendali peredarannya oleh oknum narapidanan di lapas tahun 2022 perlu adanya penambahan anggota FKDD yang berasal dari lapas, agar data perkembangan tindak kejahatan yang ditangani dapat diperoleh.

Penyampaian Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo, maraknya kasus penyahagunaan narkotika di Kota Palopo jenis sabu sehingga perlu menjadi perhatian serius untuk semua stakeholder terkait penyalahgunaan penyegahan peredaran narkotika, diperlukan kerjasama baik, Polri dan Instansi Pemerintah serta masyarakat untuk bersama-sama memberantas narkotika di Kota Palopo, modus operasi distribusi narkotika di Kota Palopo menggunakan transaksi secara langsung, menggunakan kurir, dan yang ditemukan berkembang saat ini adalah sistem tempel. 

Penyampaian Kasat Intelkam Polres Kota Palopo, telah terjadi perkelahian di kelurahan mancani yang dilakukan kelompok Uri dan Batu yang mengakibatkan kemacetan jalan poros provinsi kemudian bentrok kembali terjadi yang mengakibatkan 4 orang korban (1 orang meninggal dunia dengan luka di dada bagian kiri, 1 orang luka dibagian leher, 1 luka dibagian leher, 1 orang luka dibagian perut sebelah kanan dan 1 orang luka dibagian dada sebelah kiri) dan semua korban baik yang meninggal dan luka diakibatkan oleh jenis senapan angin, kondisi dilapangan sampai saat ini terkendali karna adanya personil dari BRIMOB dan POLRES Palopo pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka masih dalam tahap penyelidikan.

Penyampaian Kepala Dinas Satpol PP Kota Palopo, kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palop adalah membantu dan mendampingi kelurahan Dangerakko dalam rangka mensukseskan kegiatan vaksinasi dengan sistem dari rumah ke rumah untuk mengedukasi masyarakat serta memberikan arahan untuk melakukan vaksinasi di Kelurahan kami juga turun tangan kelapangan secara terpadu bersama Lurah, Bhabinsa, Bhabinkantibmas serta RT/RW terkait vaksinasi dengan jumlah total masyarakat di Kelurahan Dangerakko yang telah melakukan vaksinasi sebanyak 1.291 orang, 57% masyarakat Kota Palopo telah melakukan vaksinasi akan tetapi Walikota Palopo ingin masyarakat Kota Palopo telah melakukan vaksinasi sebanyak 90% bahkan lebih di akhir bulan november 2021

Penyampaian Pasi Intel Kodim 1403 Kota Palopo, terkait jalur alternatif yang digunakan akibat rusaknya jembatan miring, agar Bakesbangpol Kota Palopo berkoordinasi dengan Lurah untuk mengatur penggunaan jalan rusak merupakan tanggungjawab Pemerintah, kecelakaan lau lintas (senggolan antar kendaraan) sering terjadi karena supir saling berebut untuk lewat, jalan yang rusak ini juga mengakibatkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Lutra dan lutim, adanya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Palopo seharusnya menjadi pertanyaan, karena stok BBM untuk Palopo hanya untuk Palopo, bukan daerah lain, koordinasi dengan Dinas Perdagangaan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) perlu segera dilakukan.

Penyampaian Bais TNI Kota Palopo, perlu diwaspadai terkait curah hujan yang tinggi mengakibatkan di sejumlah wilayah di Kota Palopo tergenang air kemudian perlu adanya pemantauan secara rutin di sungai Latuppa, Battang, dan Perumnas ketika hujan, pemantauan ini sebagai bahan informasi yang aktual dan update terkait kondisi air sungai pada saat hujan deras sebagai langah preventif.

Penyampaian Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palopo, kami telah melakukan pantauan / intelijen terhadap kosmetik racikan yang diedarkan tanpa izin yang jelas di Kota Palopo sesuai dengan aturan, kami juga  melakukan Cyber Patroli untuk produk ilegal obat, kosmetik, obat terlarang yang beredar secara online di Kota palopo, dilakukan secara rutin pengawasan obat dan makanan baik produk ilegal atau pendistribusian yang tidak sesuai dengan standar di Kota Palopo.

Penyampaian Kasi Intel Kantor Imigrasi Kota Palopo, jumlah Warga Negara Asing (WNA) di Kota Palopo, maraknya permohonan pasport yang masih mempunyai berkas yang belum jelas, kami meminta kerjasama dari masyarakat yang belum punya data yang jelas dalam permohonan pasport, pihak Disdukcapil agar lebih selektif dan mengeluarkan data baik KTP dan KK, kami meminta untuk rapat berikutnya pihak Disdukacapil Kota Palopo untuk dapat dihadirkan.

Penyampaian Posdabin, masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa daerah termasuk Palopo, Bahan Bakar Minyak (BBM) yang langka jenis solar dan pertalite, kelangkaan  yang terjadi semakin parah pasca putusnya jembatan miring sehingga menimbulkan banyak keluhan dan kekhawatiran dari masyarakat.

Penyampaian Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Palopo, kecenderungan maraknya mafia tanah ditengah masyarakat diberbagai daerah, agar masyarakat dapat melaporkan hal tersebut, Normalisasi dan penertiban administarasi dan kepemilikan tanah didaerah pesisir perlu dilakukan, genangan air mencapai lebih dari 1 meter ketika hujan perlu solusi, perlu penertiban terhadap adanya penambangan yang tidak jelas dengan alasan pembangunaan perumahan, jalan alternatif pasca rusaknya jembatan miring belum dapat dilalui kendaraan berkapasitas besar karena kapasitas jalan yang jauh lebih rendah.